PDIP Meminta Semua Fraksi di DPR Persisten dukung RUU PKS

PDIP Meminta Semua Fraksi di DPR Persisten dukung RUU PKS

POLITIK politik

PDIP Meminta Semua Fraksi di DPR Persisten Junjung RUU PKS, PDI Perjuangan menggerakkan fraksi-fraksi di DPR persisten untuk memberikan dukungan Perancangan Undang-undang Penghilangan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Anggota Komisi VIII Fraksi PDIP DPR RI Diah Pitaloka yakini RUU PKS akan memperoleh suport untuk dilaksanakan pengesahan.

RUU PKS ini telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun ditengah-tengah perjalanan pernah dikeluarkan dari prioritas tahun 2020. PDIP Meminta Semua Fraksi di DPR Persisten Junjung RUU PKS, RUU PKS gagasannya akan dimasukkan pada prioritas 2021.

“Saya percaya saat ini suport fraksi-fraksi di DPR semakin kuat, mudah-mudahan memang betul ada. Bukan hanya di ruangan terkenal dan juga di ruangan legislasi. Berarti jangan di luar bicaranya oke memberikan dukungan, demikian bahasan mendadak mundur. Kita mengharap ada persistensi dari rekan-rekan fraksi simpatisan,” tutur Diah dalam dialog daring bertopik ‘Urgensi Pengesahan RUU Penghilangan Kekerasan Seksual’ pada Kamis (10/9).

Kapoksi PDIP di Komisi VIII mengharap draf RUU PKS dapat cepat usai. Supaya bisa kembali lagi diusulkan dalam proses legislasi di DPR. Draf ini mendapatkan suport dari barisan warga, akademisi, aktris, sampai legislator pada RUU PKS.

“Kita mengharap drafnya dapat cepat usai, hingga dapat selekasnya kita usulkan di proses legislasi di DPR. Kita berharap itu dapat berlangsung Oktober, hingga September jika dapat telah ada usai draf serta naskah akademiknya. Hingga selekasnya ada pra bahasan di rekan-rekan DPR yang bisa menjadi pengusul,” kata Diah.

Negara Harus Ada Membuat perlindungan Korban

Disamping itu, Valentina Sagala dari Jaringan Warga Sipil untuk Advokasi RUU PKS, mengatakan faksinya melakukan finalisasi draf RUU PKS yang akan diusulkan ke DPR.

Faksinya mendeskripsikan Perlindungan Kekerasan Seksual untuk semua usaha menahan, mengatasi, sediakan perlindungan, mengembalikan korban, menangani aktor, memberi perasaan aman pada korban, saksi, serta keluarga korban, serta merealisasikan lingkungan bebas kekerasan seksual. “Pokoknya menegaskan Negara ada membuat perlindungan korban,” kata Valentina.

Disamping itu, diusulkan sembilan tipe kekerasan seksual. Yaitu pelecehan seksual; pemaksaan perkawinan; pemaksaan kontrasepsi; perkosaan; pemaksaan aborsi; pemanfaatan seksual; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; serta penganiayaan seksual. Konsolidasi menyarankan supaya beberapa unsur tindak pidana kekerasan seksual dalam RUU ini bertambah detil dibandingkan perumusan dalam RUU Hukum Pidana.

Misalnya, perkosaan dalam RUU Hukum Pidana mengendalikan faktor kekerasan atau intimidasi kekerasan.

“Sesaat dalam RUU ini unsur-unsurnya diperlebar jadi: kekerasan, atau intimidasi kekerasan, atau muslihat, serangkaian kebohongan, atau penyimpangan kekuasaan, atau memakai situasi seorang yang tidak dapat memberi kesepakatan,” kata Valentina.

Sesaat masalah pemidanaan, faksinya menyarankan pidana inti dalam bentuk penjara, denda, kerja sosial, sampai pidana pemantauan. Dan ditambah pidana penambahan berbentuk pencabutan hak asuh anak serta pengampunan; informasi jati diri aktor; perampasan keuntungan yang didapat dari tindak pidana; pencabutan hak politik; pencabutan hak jalankan pekerjaan; pencabutan kedudukan atau profesi; pembayaran tukar rugi; serta pembinaan spesial. Ada juga saran aksi rehabilitasi spesial.

“Kami menyarankan ada ketetapan pengalihan berisi penataan aksi hukum yang telah ada yakni kasus Kekerasan Seksual yang masih juga dalam proses pengerjaan pada tingkat penyelidikan, penuntutan, atau kontrol di sidang pengadilan, masih dicheck berdasar Undang-Undang yang mengendalikannya,” kata Valentina. Sesaat KH Marzuki Top menjelaskan tiap penganut Agama Islam pasti menampik kekerasan seksual. Karena itu dianya berasa aneh bila ada WNI penganut Islam tidak sepakat pengesahan RUU PKS.

“Saya menyangsikan keislamannya. Sebab orang-orang Islam tentu mengharamkan kekerasan seksual, tentu. Jika ada orang Islam tidak mengharamkan kekerasan seksual, saya justru menanyakan langkah pandang keislamannya,” kata Marzuki.

Marzuki akui telah membaca draf RUU PKS semenjak yang dibikin tahun 2017 sampai yang ada sekarang ini. Untuknya, intisari RUU itu benar-benar bagus serta semestinya selekasnya disetujui lantas disahkan oleh Pemerintah serta DPR. “Karena RUU ini mengendalikan dari mulai hulu sampai hilir, mulai penjagaan sampai pemulihan, serta hak-hak korban berada di situ. Selanjutnya pengusutan aktor ada juga, serta hukum acaranya ada juga. Serta menurut saya ini yang kita perlukan. Yaitu satu undang-undang yang memihak pada korban,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *